Makassar — Sulselsatu.co.id. Panglima GMP ELIT Indonesia, Lulung Axo, kembali menggemparkan publik setelah menyoroti dugaan adanya permainan dalam proses pengusulan dan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Menurut Lulung, terdapat indikasi kuat bahwa sejumlah PPPK Paruh Waktu menjadi “korban politik” akibat proses pengusulan yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan. Ia mengungkap adanya perbedaan antara nama serta lokasi penempatan PPPK yang dikirimkan BKPSDM Soppeng kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan fakta lapangan.
Lulung menduga proses tersebut dilakukan secara sepihak oleh BKPSDM Soppeng sehingga berpotensi menyalahi aturan yang berlaku.
“BKPSDM Soppeng diduga seenaknya mengusulkan nama dan penempatan PPPK Paruh Waktu yang tidak sesuai aturan. Ada sembilan nama yang kuat dugaan dipermainkan,” ujarnya kepada wartawan usai menemui pejabat BKN Regional IV Makassar, Kamis (22/1).
Atas dugaan manipulasi tersebut, GMP ELIT mendesak BKN untuk segera melakukan klarifikasi mendalam serta meninjau kembali Surat Keputusan (SK) PPPK terhadap sembilan nama yang dipersoalkan.
Di tempat terpisah, Ketua Tim Pengangkatan dan Mutasi BKN Regional IV Makassar, Abdul Rajab, memberikan penjelasan bahwa BKN tidak memiliki kewenangan mengubah atau merevisi data yang dikirim pemerintah daerah.
“Ini hanya miskomunikasi. BKN tidak bisa mengubah data. Apa yang diusulkan daerah, itu pula yang muncul di BKN. Data yang dikirim Pemda melalui BKPSDM, itulah yang kami proses,” tegasnya.
Dengan munculnya dugaan permainan dalam pengusulan PPPK ini, publik kini menanti langkah tegas dari BKN maupun Pemkab Soppeng untuk memastikan proses rekrutmen berjalan transparan, adil, dan bebas dari kepentingan tertentu.
