Mobil Dinas Pemkab Soppeng Diduga Menunggak Pajak, Ketua LPKN: “Pemkab Harusnya Jadi Teladan, Bukan Justru Dicontoh Buruknya”

 

Soppeng — Sulselsatu.co.id.                      Publik kembali dibuat geleng-geleng kepala setelah beredar data resmi Samsat yang memperlihatkan dugaan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dua kendaraan bernopol DW 1 C dan DW 2 C, yang diketahui merupakan kendaraan penting di lingkup Pemkab Soppeng, tercatat berstatus “Belum Lunas”.

Kondisi ini memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk Ketua LSM LPKN Kabupaten Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, yang menilai bahwa kejadian ini menjadi gambaran buruknya manajemen pemerintahan di era Bupati Suardi Haseng.

“Ini sungguh disayangkan. Pemerintah harusnya menjadi contoh bagi masyarakatnya. Tapi justru masyarakatlah yang akhirnya memberi contoh soal ketaatan membayar pajak,” tegas Alfred.

Data pajak kendaraan menunjukkan bahwa mobil dinas Lexus LM 350H (DW 1 C) dengan total pajak Rp 13.002.740 dan Fortuner VRZ (DW 2 C) dengan total pajak Rp 5.046.318 masih tercatat belum dibayarkan sesuai batas waktu.

Alfred menegaskan bahwa kegagalan membayar pajak kendaraan dinas, apalagi kendaraan yang digunakan oleh pejabat penting, merupakan bentuk kelalaian yang tidak boleh dianggap sepele.

“Ini bukan soal jumlah pajaknya, tapi soal prinsip. Jika seorang Bupati sebagai orang nomor satu di Soppeng saja kendaraan dinasnya terlambat bayar pajak, bagaimana mungkin masyarakat diminta taat? Kinerja pemerintahan Suardi Haseng patut dipertanyakan,” tambahnya.

Menurut Alfred, kejadian ini adalah sinyal kuat bahwa pengelolaan aset daerah dan disiplin administrasi di Pemkab Soppeng membutuhkan evaluasi serius.

Ia menegaskan bahwa LSM LPKN akan mengawal persoalan ini dan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Soppeng segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

“Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut wibawa pemerintah. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah hanya pandai menuntut, tetapi lalai pada kewajiban sendiri.”

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Soppeng belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan menunggaknya pajak kendaraan dinas tersebut.