Situasi ini dinilai tidak sehat dan berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola pendidikan. Pemerintah daerah pun mulai mendapat sorotan tajam karena dianggap lamban dalam menuntaskan persoalan ini.
Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Ardi Doma, menyampaikan kritik tegas kepada Pemkab Soppeng. Menurutnya, pengisian kepala sekolah definitif tidak boleh lagi ditunda-tunda dan harus menjadi prioritas sesuai ketentuan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
“Plt itu hanya solusi sementara, bukan untuk dibiarkan berlarut-larut. Sekolah membutuhkan kepemimpinan definitif agar kebijakan berjalan jelas dan guru memiliki kepastian dalam koordinasi,” tegas Ardi Doma.
Ia memperingatkan bahwa terlalu banyaknya Plt dapat menghambat proses pengambilan keputusan di sekolah—mulai dari administrasi, peningkatan mutu pendidikan, hingga keberlanjutan program sekolah.
Lebih jauh, Ardi menyoroti hasil pelatihan BCKS 2025 yang hingga kini belum dilantik, padahal para peserta telah memenuhi seluruh persyaratan formal.
“Ini harus segera dibereskan. Kalau sudah memenuhi syarat tapi tidak digunakan, itu justru berpotensi merugikan negara,” ujarnya.
Regulasi terbaru Kemendikdasmen juga menekankan agar pemerintah daerah mempercepat pelantikan kepala sekolah definitif dan mengurangi ketergantungan pada jabatan Plt.
Dalam penegasannya, Ardi menyampaikan harapan agar Pemkab Soppeng bertindak cepat, terbuka, dan serius menyelesaikan persoalan ini.
“Pendidikan adalah fondasi daerah. Jangan sampai Soppeng kehilangan kualitas layanan pendidikan hanya karena terlalu banyak Plt. Kita butuh langkah cepat dan nyata,” tutupnya.
( 023 )
