SOPPENG – Pelaksanaan proyek revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng kembali mendapat perhatian dari Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LSM LPKN) Kabupaten Soppeng.
Ketua LSM LPKN Kabupaten Soppeng, Alfred Surya Putra Pandu’u, meminta seluruh pekerja maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah agar benar-benar memperhatikan kualitas dan kesesuaian material bangunan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah penggunaan material kayu. Alfred meminta agar jenis kayu yang digunakan benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi pekerjaan, termasuk memastikan kesesuaian jenis kayu jati maupun kayu jati merah dengan dokumen teknis serta bukti pembelian atau kuitansi material.
"Jangan sampai material kayu yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kami meminta seluruh pekerja dan pihak terkait memperhatikan jenis kayu, kualitas, serta bukti pembeliannya. Jangan sampai nantinya ditemukan ketidaksesuaian antara material di lapangan dengan ketentuan dalam pekerjaan," tegas Alfred saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (4/11/2026).
Selain persoalan material, Alfred juga menyoroti kondisi pelaksanaan pekerjaan di salah satu lokasi revitalisasi sekolah, khususnya SD Okumene.
Berdasarkan hasil pemantauan LSM LPKN di lokasi sekolah tersebut, pihaknya menemukan adanya kendala terkait keterlambatan pasokan air dan material timbunan. Kondisi tersebut disebut turut memengaruhi kelancaran pekerjaan dan membuat sejumlah tukang mengeluhkan keterlambatan pasokan kebutuhan di lapangan.
Menurut Alfred, ketersediaan air dan material timbunan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan agar proses pembangunan berjalan lancar sesuai jadwal yang telah direncanakan.
"Kami melihat langsung kondisi di lapangan. Keterlambatan pasokan air dan material timbunan membuat para tukang mengeluhkan kondisi tersebut. Kami berharap pihak yang bertanggung jawab segera mengambil langkah agar kebutuhan pekerjaan dapat terpenuhi dan tidak menghambat progres pembangunan," ujarnya.
Alfred menegaskan, pengawasan terhadap proyek revitalisasi sekolah bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak pelaksana, melainkan memastikan anggaran negara yang dialokasikan benar-benar menghasilkan bangunan berkualitas, aman, dan bermanfaat bagi dunia pendidikan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak mengedepankan transparansi, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis (juknis), sehingga pelaksanaan proyek tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
"Ini menyangkut fasilitas pendidikan dan kepentingan anak-anak kita. Jangan hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi kualitas bangunan, kesesuaian material, dan ketepatan pelaksanaan juga harus menjadi prioritas," tutup Alfred.
LSM LPKN Kabupaten Soppeng menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
( Tim )
