Soppeng —Sulselsatu.co.id. Polemik absennya Bupati Soppeng Suwardi Haseng dalam Konsolidasi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II makin memanas dan memicu kritik keras dari berbagai kalangan. Ketidakhadiran seorang kepala daerah yang juga menjabat sebagai pengurus DPD I Golkar Sulsel itu dipandang janggal karena kegiatan tersebut merupakan agenda resmi struktur provinsi, bukan agenda lokal DPD II.
Suwardi sebelumnya berdalih tidak hadir karena tidak menerima undangan dari DPD II Golkar Soppeng. Namun alasan tersebut langsung terbantahkan setelah dokumen undangan resmi yang dikeluarkan DPD I Golkar Sulsel beredar luas. Undangan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel Muhidin Moh. Said dan Sekretaris Rahman Pina, menegaskan bahwa konsolidasi ini adalah agenda provinsi yang wajib dihadiri oleh seluruh pengurus, tanpa terkecuali.
Pernyataan Suwardi pun menimbulkan tanda tanya besar:
Bagaimana mungkin seorang pengurus provinsi tidak mengetahui agenda resmi DPD I yang bahkan digelar di daerahnya sendiri?
Sumber internal Golkar menegaskan bahwa DPD II Soppeng hanya menjalankan instruksi teknis dari Plt. Ketua DPD I Golkar Sulsel terkait persiapan acara. Artinya, persoalan undangan sepenuhnya berada di ranah DPD I, bukan DPD II. Dengan demikian, alasan “tidak menerima undangan dari DPD II” dinilai tidak relevan dan terkesan mengalihkan isu.
Kritik semakin keras setelah publik membandingkan sikap Suwardi dengan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, yang juga merupakan pengurus DPD I Golkar Sulsel namun hadir langsung dan menunjukkan komitmen struktural. Kehadiran Andi Ina mempertegas bahwa agenda ini bersifat strategis menjelang dinamika politik dan Musda Golkar ke depan.
Sejumlah kader bahkan mulai mempertanyakan komitmen politik dan kedisiplinan struktural Suwardi Haseng, mengingat posisinya bukan hanya sebagai bupati, tetapi juga figur penting dalam jajaran Golkar Sulsel. Ketidakhadirannya dianggap mencoreng wibawa organisasi dan membuka ruang spekulasi mengenai disharmoni internal.
Hingga kini, publik menanti apakah DPD I Golkar Sulsel akan mengeluarkan sikap resmi atas absensi tersebut—apakah dianggap sebagai kelalaian, bentuk pembangkangan struktural, atau sekadar miskomunikasi yang tidak pantas terjadi di tubuh partai sebesar Golkar.
Satu hal yang pasti, polemik ini telah menjadi “catatan kuning” bagi Suwardi Haseng, dan publik Soppeng masih menunggu penjelasan yang lebih masuk akal dari seorang bupati sekaligus kader yang memegang jabatan strategis di tingkat provinsi.
( Tim )
