SOPPENG –Sulselsatu.co.id Celebes Corruption Watch (CCW) meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi dan audit terhadap hibah yang diberikan kepada instansi vertikal menyusul peringatan Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
CCW menilai APBD tidak seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah memiliki sumber pendanaan dari APBN. Menurutnya, dana daerah harus difokuskan pada kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
"Jika sudah dibiayai APBN, mengapa APBD masih harus ikut menanggung? Ini perlu dievaluasi secara terbuka," tegas CCW.
Selain itu, CCW meminta pemerintah daerah dan DPRD membuka seluruh data hibah kepada publik, termasuk penerima, besaran anggaran, dan manfaat yang dihasilkan.
CCW menegaskan peringatan KPK harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran daerah agar APBD benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
( Opa )
