SOPPENG — Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, H. Andi Muhammad Farid, S.Sos, dari Fraksi Partai Golkar, menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Lalabata.
Kegiatan yang berlangsung di Khar Cafe Malaka Raya, Senin (25/8/2026) sore, menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk menyerap secara langsung berbagai aspirasi, keluhan, serta usulan yang berkembang di tengah warga.
Reses tersebut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga Kecamatan Lalabata. Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah kebutuhan air bersih, terutama di tengah kondisi kemarau panjang yang masih dirasakan sejumlah wilayah.
Suasana reses berlangsung dialogis. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, sekaligus berharap aspirasi tersebut dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti melalui lembaga legislatif maupun Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Dalam sambutannya, H. Andi Muhammad Farid menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat telah didengar dan akan terus dikawal sesuai mekanisme yang berlaku.
“Yang sudah bisa kami usahakan, sudah kami respon. Tinggal doa masyarakat sangat kami butuhkan agar apa yang disampaikan bisa terproses dengan cepat. Mudah-mudahan doa kita semua agar bisa segera terlaksana,” ujar Andi Muhammad Farid.
Khusus terkait persoalan air bersih, Ketua DPRD Soppeng itu menyampaikan bahwa berbagai usulan masyarakat telah disampaikan kepada pemerintah terkait.
“Untuk masalah air bersih, semua usulan kami sudah sampaikan. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kembali melalui forum rapat resmi DPRD bersama masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, reses bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD untuk memastikan suara masyarakat dapat dihimpun dan diperjuangkan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan bertajuk “Reses Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 Daerah Pemilihan I Kecamatan Lalabata” tersebut diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah.
Dengan mendengar langsung kondisi di lapangan, berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan dapat menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
( Opa )
