Makassar. Sulselsatu.co.id. Ratusan warga yang menamakan diri sebagai masyarakat Kabupaten Soppeng menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Jalan Bonto Lempangan, Makassar, Rabu (5/2/2026).
Aksi ini menjadi lanjutan tekanan publik terkait dugaan permintaan fee proyek Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya telah resmi dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan.
Dalam aksi tersebut, massa akhirnya diterima langsung oleh jajaran Partai Golkar Sulsel. Lakma Wiyapa, selaku perwakilan DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, turun menemui massa dan membacakan poin-poin aspirasi yang disampaikan demonstran. Ia juga menerima surat pernyataan sikap serta permohonan evaluasi kader yang diajukan masyarakat.
Lakma menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan Partai Golkar sesuai mekanisme internal partai.
Krisis Kepercayaan Publik Menguat
Dalam pernyataan tertulis yang diserahkan kepada Golkar Sulsel, masyarakat Soppeng menegaskan bahwa aksi ini bukanlah gerakan spontan, melainkan akumulasi dari kegelisahan publik atas dinamika pemerintahan daerah yang dinilai semakin memicu krisis kepercayaan, baik terhadap Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun partai pengusungnya.
“Ini bukan isu kecil dan bukan isu musiman. Ini persoalan serius yang berdampak langsung pada marwah Partai Golkar di mata masyarakat,” demikian salah satu poin dalam dokumen sikap tersebut.
Bupati Soppeng Disorot, Sikap Diam Dinilai Rugikan Partai
Massa aksi secara terbuka menyoroti sikap Bupati Soppeng, H. Suardi Haseng, yang juga merupakan kader Golkar. Publik menilai kepala daerah itu tidak menunjukkan kepemimpinan politik yang menenangkan di tengah menguatnya isu dugaan fee proyek, konflik antarpejabat daerah, hingga kisruh politik yang berlarut-larut.
Sikap diam bupati disebut memperluas spekulasi publik dan menyeret citra Partai Golkar dalam persepsi negatif.
“Ketika isu berkembang liar dan tidak dijawab dengan klarifikasi terbuka serta kepemimpinan moral, maka partai pengusung ikut menanggung dampaknya,” tulis pernyataan tersebut.
Ketua DPRD Tidak Dilindungi? Publik Bertanya
Aksi ini juga menyinggung posisi Ketua DPRD Kabupaten Soppeng yang juga kader Golkar, yang dinilai berada dalam tekanan akibat konflik politik dan mobilisasi massa yang terjadi berulang.
Publik mempertanyakan sikap Bupati Soppeng yang dianggap tidak memberikan pembelaan institusional terhadap sesama kader dan terhadap marwah partai, padahal secara historis Ketua DPRD dan keluarga besar Golkar di Soppeng memiliki andil besar dalam kemenangan politik Bupati pada Pilkada sebelumnya.
Situasi ini memunculkan persepsi adanya ketimpangan sikap politik di internal Partai Golkar.
( Om edhy )
