Aksi ini menjadi puncak tekanan publik terkait dugaan permintaan fee proyek pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan.
Massa aksi diterima langsung oleh perwakilan DPD Partai Golkar Sulsel, Lakama Wiyaka, yang membacakan seluruh aspirasi dan resmi menerima surat pernyataan sikap demonstran. Lakama menegaskan bahwa tuntutan masyarakat akan disampaikan kepada pimpinan partai melalui mekanisme organisasi.
Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat Soppeng menilai bahwa dinamika yang terjadi di pemerintahan daerah telah berkembang menjadi krisis kepercayaan yang tidak hanya merugikan Pemkab Soppeng, tetapi juga mencoreng citra Partai Golkar sebagai partai pengusung bupati.
“Ini bukan isu musiman. Ini persoalan serius yang mempengaruhi marwah Partai Golkar di mata publik,” tegas salah satu poin dalam pernyataan itu.
Sorotan Terhadap Kepemimpinan Bupati Soppeng
Massa menyoroti kepemimpinan Bupati Soppeng, H. Suardi Haseng, yang dinilai gagal meredam kegaduhan politik seputar isu fee proyek, konflik internal pejabat, hingga kisruh sosial yang berlarut-larut.
Sikap diam kepala daerah dianggap memperkuat spekulasi negatif yang pada akhirnya menyeret Partai Golkar dalam persepsi publik yang kurang baik.
“Tanpa klarifikasi terbuka dan kepemimpinan moral, partai pengusung ikut menanggung beban dampak negatifnya,” lanjut pernyataan itu.
Publik juga mempertanyakan absennya pembelaan dari bupati terhadap Ketua DPRD Soppeng—yang juga kader Golkar—di tengah berbagai dinamika politik dan mobilisasi massa. Ironisnya, Ketua DPRD beserta keluarga besar Golkar di daerah sebelumnya memiliki peran besar dalam kemenangan bupati pada Pilkada.
Seruan Moral dari NU dan Muhammadiyah
Tak hanya masyarakat umum, dua organisasi besar yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Soppeng turut menyerukan penyelesaian secara musyawarah dan bermartabat sesuai nilai budaya Soppeng. Seruan moral ini mempertegas bahwa kegaduhan politik telah melewati batas administratif dan menyentuh keresahan sosial yang lebih dalam.
Dalam aksinya, masyarakat Soppeng mendesak DPP Partai Golkar untuk:
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan sikap politik Bupati Soppeng.
Meninjau ulang dukungan politik Partai Golkar di Kabupaten Soppeng.
Menjatuhkan sanksi organisasi, termasuk pemberhentian sebagai kader, bila terbukti melanggar etik, disiplin partai, atau merugikan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada DPP Golkar dan Bupati Soppeng masih terus dilakukan oleh wartawan.
( TIM )
