JAKARTA — Sulselsatu.co.id. Dugaan pungli dalam penyaluran bantuan traktor kembali mencoreng wajah pelayanan publik. Bantuan negara yang seharusnya menjadi berkah bagi petani justru diduga dipalak hingga ratusan juta rupiah oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Skandal ini sontak memicu amarah publik, hingga akhirnya mendapat respons keras dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang langsung memerintahkan tindakan tegas.
Kasus ini membuat masyarakat geram. Bukan semata soal besarnya angka, melainkan karena menyentuh kepentingan petani—mereka yang bergantung pada program pemerintah untuk menyambung hidup dan meningkatkan produksi pangan.
“Kalau bantuan untuk petani masih dijadikan ladang permainan, maka yang dirugikan bukan hanya penerima, tapi masa depan pertanian bangsa,” demikian suara lantang yang mulai menggelora di publik.
Fenomena klasik kembali disorot: bantuan diumumkan gratis, tetapi di lapangan tiba-tiba muncul “biaya administrasi”, “biaya pengurusan”, “biaya koordinasi”, hingga sederet alasan lain yang pada akhirnya memberatkan petani. Padahal pesan pemerintah tidak pernah berubah—bantuan harus diterima utuh, tanpa pungutan sepeser pun.
Langkah cepat Mentan pun dianggap sebagai alarm keras bagi siapa pun yang mencoba bermain-main. Banyak pihak menilai ini sebagai sinyal bahwa zaman main mata dengan bantuan rakyat sudah lewat.
“Jabatan bisa dicari, tapi kepercayaan petani kalau sudah hilang tidak bisa dibeli kembali,” ujar salah satu pengamat dengan tegas.
Kini yang dinantikan publik sederhana namun krusial: apakah kasus ini berhenti di satu oknum, atau justru dibuka lebih jauh untuk mengungkap apakah ada pola, jaringan, atau pihak lain yang ikut bermain?
Karena ketika yang dipertaruhkan adalah hak petani, maka pertanyaannya bukan lagi siapa tahu, melainkan siapa yang berani menuntaskan.
