Soppeng - Sulselsatu.co.id. Di tengah gelombang ketidakpastian yang mencemaskan para guru dan kepala sekolah di Kabupaten Soppeng, sorotan publik kini semakin tajam mengarah pada Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng. Lembaga yang selama ini dielu-elukan sebagai suara moral tenaga pendidik, kini dianggap kehilangan taringnya. Dulu garang, kini terkesan gamang.
Dalam berbagai forum dan ruang diskusi publik, pertanyaan yang sama terus terdengar:
“Ke mana suara Dewan Pendidikan saat guru dan kepala sekolah mulai resah menghadapi mutasi, rotasi, hingga kebijakan evaluasi jabatan yang tidak jelas?”
Masyarakat masih mengingat jelas bagaimana sebelumnya Dewan Pendidikan tampil lantang: tidak boleh ada guru atau kepala sekolah yang dipindahkan jika kebijakannya tidak objektif atau berpotensi merugikan. Sikap keras itu pernah menjadi alasan kepercayaan publik bahwa lembaga ini akan berdiri tegak sebagai penyeimbang setiap kebijakan pemerintah daerah.
Namun kini, suasananya berubah drastis.
Ketika isu masa jabatan kepala sekolah, mutasi mendadak, serta dugaan ketidakadilan kembali mencuat ke permukaan, Dewan Pendidikan justru tampak sunyi. Diam yang terlalu panjang ini menimbulkan dugaan bahwa lembaga tersebut tengah menjauh dari fungsi idealnya.
Padahal secara normatif, Dewan Pendidikan tidak dibentuk untuk sekadar menjadi pemanis panggung pemerintahan. Ia adalah mitra kritis—penjaga integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Ketika lembaga ini memilih bersikap terlalu pasif terhadap kebijakan yang menimbulkan kegaduhan, publik melihat adanya jurang lebar antara idealisme dan realitas.
Seorang pemerhati pendidikan bahkan melontarkan kegelisahan:
“Kalau semua kebijakan hanya disetujui tanpa pertimbangan kritis, lalu di mana fungsi kontrol sosialnya?”
Sebagian masyarakat menilai Dewan Pendidikan sedang berada dalam persimpangan dilematis: di satu sisi ingin tetap harmonis dengan pemerintah daerah, tetapi di sisi lain memikul tanggung jawab moral untuk membela guru dan kepala sekolah. Benturan kepentingan inilah yang membuat publik bertanya—apakah independensi lembaga tersebut masih benar-benar terjaga?
Dalam kacamata publik, keberanian sebuah lembaga independen tidak diukur saat kondisi aman, tetapi saat ia harus menyuarakan kritik pada kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Justru ketegasan dalam situasi genting adalah tolok ukur integritas.
Lebih jauh, diamnya Dewan Pendidikan dikhawatirkan memperlebar rasa tidak percaya di kalangan tenaga pendidik. Guru dan kepala sekolah membutuhkan kepastian bahwa ada pihak yang siap berdiri di garis depan memperjuangkan keadilan—bukan hanya hadir ketika situasi sedang nyaman atau menguntungkan.
Di tengah derasnya kritik ini, publik mendorong pemerintah daerah dan Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng untuk membangun komunikasi yang lebih transparan, terbuka, dan akuntabel, terutama terkait kebijakan mutasi maupun penataan kepala sekolah.
Sebab jika lembaga penengah seperti Dewan Pendidikan dianggap kehilangan keberanian moralnya, kegelisahan tenaga pendidik dapat terus menguat—dan pada akhirnya meruntuhkan kepercayaan terhadap sistem pendidikan itu sendiri.
