Soppeng — Sulselatu.co.id. Polemik mutasi dan penataan kepala sekolah di Kabupaten Soppeng kembali memanas. LSM LPKN Kabupaten Soppeng melontarkan kritik keras terhadap Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng yang dinilai kehilangan ketegasan dan keberanian moral dalam merespons kegelisahan para guru serta kepala sekolah di daerah ini.
Menurut LPKN, dunia pendidikan di Soppeng saat ini berada dalam situasi tidak stabil. Banyak guru mulai resah, sementara sejumlah kepala sekolah mengaku berada dalam ketidakpastian menghadapi dinamika mutasi. Namun, di tengah suasana itu, Dewan Pendidikan dianggap tidak menunjukkan sikap yang kuat.
Ketua Dewan Pendidikan Soppeng, Dr. H. Nurmal Idrus, sebelumnya menegaskan bahwa mutasi kepala sekolah bukan bagian dari kewenangan lembaganya. Namun, pernyataan tersebut dinilai belum menjawab ekspektasi publik.
“Kalau cuma bisa bilang tidak punya kewenangan, lalu apa fungsi Anda? Guru tidak butuh teori. Mereka butuh pembela,” tegas LPKN.
LSM LPKN menilai Dewan Pendidikan telah gagal pada tiga aspek krusial:
Hilangnya keberanian moral saat dunia pendidikan berada dalam gejolak.
Terlalu nyaman di zona aman, tanpa memberikan tekanan atau respons kuat terhadap dinamika yang terjadi.
Membiarkan guru dan kepala sekolah menghadapi ketidakpastian, tanpa sikap protes maupun langkah konkret untuk menyeimbangkan kebijakan.
LPKN bahkan menyinggung melemahnya fungsi Dewan Pendidikan sebagai jembatan aspirasi publik.
“Jika Dewan Pendidikan tidak sanggup memperjuangkan rekomendasinya sendiri, pemerintah daerah harus berani mengevaluasi peran lembaga tersebut,” tambahnya.
DPRD Soppeng Angkat Suara: Jangan Ada Motif Lain di Balik Mutasi
Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai PDIP, Ardi Doma — yang duduk di Komisi III dan membidangi persoalan pendidikan — ikut menyoroti situasi yang memanas ini.
Ardi menekankan pentingnya keterbukaan, komunikasi sehat, serta keberpihakan pada kualitas pendidikan.
“Perbedaan pandangan itu wajar. Yang penting jangan sampai polemik mengaburkan tujuan utama kita: menjaga stabilitas dan mutu pendidikan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada kepentingan terselubung yang memengaruhi proses mutasi.
“Jangan karena ada proyek miliaran misalnya mau masuk, lalu tiba-tiba ada mutasi. Ingat… Yaku ciako ikapang, ajja mutettongi ku kapangnge. Bila tidak mau dinilai plin-plan, jangan berdiri pada hal yang tidak menentu,” tegasnya.
Menurutnya, dinamika ini harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk menuju perbaikan pendidikan Soppeng ke depan.
Ketua PGRI Soppeng: “Kami Akan Tindaklanjuti Secara Profesional”
Ketua PGRI Kabupaten Soppeng, Naharuddin, S.Pd., M.Pd, juga memberikan respons tegas saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon.
“Kami akan menindaklanjuti persoalan ini secara profesional,” ujarnya singkat namun lugas, Rabu (13/5/2026).
PGRI memastikan akan menjalankan fungsi organisasi dalam mengawal isu ini sesuai koridor yang berlaku.
Harapan Publik: Semua Pihak Hadir, Jangan Sibuk Saling Menyalahkan
Di tengah memanasnya situasi, masyarakat berharap seluruh unsur — pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, organisasi profesi, DPRD, hingga pemangku kebijakan — tampil memberikan penjelasan objektif agar tidak memicu spekulasi liar.
Yang dibutuhkan publik saat ini adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar berlandaskan:
profesionalisme,
kebutuhan sekolah, dan
kepentingan peserta didik.
Publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar saling lempar pernyataan.
